Kita dapat berasumsi bahwa pembentukan sebuah negara akan memprovokasi
pembentukan negara-negara lain. Hal ini adalah logika karena individu-individu
yang berada di luar negara tersebut merasa terancam dan mereka akan berkelompok
demi keamanan mereka. Akibatnya manusia telah terpecah belah menjadi banyak
negara (kelompok) dan manusia menjadi asing dan ganas terhadap sesamanya.
Dengan perpecahan tersebut, manusia tidak mempunyai hak umum dan
kontrak sosial di antara mereka, jikalau hak dan kontrak tersebut ada,
negara-negara tersebut akan lenyap dan menjadi anggota federasi dalam suatu
negara besar. Keculai negara (maha) besar ini merangkul seluruh umat manusia,
negara ini akan mengundang permusuhan dengan negara lainnya. Kalau kondisinya
seperti itu, perang akan menjadi hukum dan kebutuhan hidup umat manusia.
Setiap negara, apakah negara itu mempunyai karakter federasi atau
non federasi, mempunyai keharusan untuk melahap negara lain, supaya ia tidak
dilahap, memperbudak supaya tidak diperbudak dan menguasai supaya tidak
dikuasai.
Pada hakikatnya, setiap negara itu mempunyai karakter bertentangan
dengan nilai-nilai kemanusiaan. Negara menghancurkan solidaritas diantara
manusia dan mempersatukan sebagian manusia hanya untuk menghancurkan, menguasai
dan memperbudak sebagian lain manusia. Sebuah negara hanya melindungi warga
negaranya, karena negara itu tidak mengakui hak-hak orang lain diluar batas
kekuasannya: dan secara prinsipil, negara ini akan memperlakukan orang asing
dengan semena-mena. Kalau negara itu memperlakukan orang asing tersebut dengan
manusiawi, itu bukan karena kewajibannya: karena negara itu tidak mempunyai
kewajiban kepada siapa pun, tetapi kepada dirinya sendiri dan warga negaranya,
yang telah membentuknya.
Secara prinsipil, hukum internasional tidak dapat diterapkan tanpa
mengkontradiksi dasar kekuasaan negara yang absolut: bahwa sebuah negara tidak
mempunyai kewajiban terhadap orang asing. Kalau negara itu memperlakukan
populasi yang dijajahnya secara manusiawi, karena ia memperhitungkan konsekuensi
politik atas tindakannya, dan tidak pernah karena kewajibannya -karena ia
mempunyai hak yang absolut untuk memperlakukan orang asing semau- maunya.
Sekarang kita dapat melihat kontradiksi antara nilai-nilai
kemanusiaan dan prinsip kekuasaan negara dengan jelas sekali. Dalam sebuah
negara, kekosongan nilai-nilai kemanusiaan dan moralitas diisi dengan sebuah
konsep, yaitu, patriotisme. Patriotisme dapat kita kategorikan sebagai moralitas
yang transenden, karena patriotisme adalah suatu moralitas yang tidak dapat
dijelaskan dengan logika dan rasionalitas. Umpamanya, merampok, menjajah,
membunuh, bagi seseorang yang bermoral adalah suatu tindakan kriminal yang
ganas, tetapi mungkin dilakukan oleh seorang patriotik.
Dalam kehidupan bermasyarakat sehari-hari, dan dari sudut pandang
patriotisme, kalau tindakan-tindakan tersebut dilakukan untuk membawa kebesaran
bagi suatu negara dan untuk memperbesar kekuasaan negara tersebut, semuanya
adalah merupakan kewajiban warga negara dan kelakuan yang terpuji. Setiap orang
akan dipastikan berbuat demikian tidak hanya terhadap orang asing tetapi juga
terhadap orang sebangsanya (umpamanya membunuh pengkhianat bangsa) jikalau
negara membutuhkannya untuk bertindak demikian.
Tujuan mutlak bagi setiap negara adalah untuk memperjuangkan
keberadannya dengan segala cara. Semua negara, sejak dibentuk di muka bumi ini
akan berjuang untuk selamanya (selama negara itu masih berada) -berjuang melawan
warga negaranya sendiri yang telah ia aniaya dan hancurkan, berjuang melawan
semua kekuatan asing. Setiap negara hanya bisa kuat kalau yang lain lemah
-akibatnya negara tidak dapat meneruskan perjuangannya kecuali negara tersebut
terus menambah kekuatannya -untuk melawan warga negaranya dan negara-negara
lain.
Kesimpulannya prinsip kedaulatan suatu negara adalah penambahan
kekuatan yang akan menyebabkan penyekatan kebebasan internal bagi warga negara
dalam negara itu dan penyelewengan keadilan di luar kekuasaan negara.
Penjelasan di atas adalah gambaran moral dan tujuan suatu negara.
Cara apapun yang dapat mencapai tujuan suatu negara, dianggap benar dan terpuji.
Negara adalah suatu institusi yang mempunyai tujuan mutlak untuk memperjuangkan
kedaulatannya selamanya, semua orang harus tunduk dan melayani kepentingan
negara tersebut. Tindakan-tindakan yang menghambat tujuan suatu negara, dianggap
kriminal. Moralitas suatu negara adalah kebalikan dari keadilan dan nilai-nilai
kemanusiaan.
Setiap saat penyelenggara negara, dalam menjalankan fungsi
kenegaraan dan mempertahankan institusi negara, dihadapkan kepada
alternatif-alternatif yang amoral , hanya ada satu jalan -bertindak secara
munafik. Institusi negara bercakap dan sepertinya berbuat dalam nama
kemanusiaan, tetapi institusi ini melanggar nilai- nilai kemanusiaan setiap
hari. Tetapi kita tidak dapat menyalahkan negara mengenai kecacatan karakternya
itu. Institusi negara tidak bisa berbuat sebaliknya, posisi negara
mengharuskannya untuk menjadi munafik- diplomasi tidak mempunyai maksud yang
lain.
Jadi, apa yang kita lihat? Setiap negara yang ingin berperang dengan
negara lain, akan mulai dengan menyebarkan manifesto kepada warga negaranya dan
ke seluruh dunia. Dalam manifesto itu, negara tersebut akan mengumumkan bahwa
kebenaran dan keadilan berada di sisinya, dan perang tersebut dilandasi cinta
dengan kemanusiaan dan kedamaian, dibubuhi sentimen-sentimen kedamaian yang
royal. Negara itu juga akan menyatakan kebenciannya terhadap kemenangan materi
dan menyatakan perang itu bukan untuk menambah kekuasaan (dan perang akan
diberhentikan secepat-cepatnya, kalau keadilan sudah diraih). Musuh negara itu
juga akan memberikan pernyataan yang sama.
Manifesto-manifesto yang berlawanan antara kedua negara tersebut
ditulis sama halusnya, mengandung kandungan moralitas dan bobot ketulusan yang
sama; dengan kata lain, kedua-dua manifesto itu adalah jelas-jelas bohong.
Orang-orang yang berakal sehat, mereka yang mempunyai pengalaman dalam politik,
tidak akan membuang waktu membaca manifesto-manifesto itu, hanya orang tolol
yang akan mempercayainya. Sebaliknya, mereka akan menyelidiki faktor-faktor yang
mendorong kedua-dua negara tersebut untuk berperang, dan mengira-ngira kekuatan
kedua-dua pihak dan menebak siapa yang akan menang. Ini membuktikan bahwa perang
seperti itu tidak mempunyai bobot moral.
Perjanjian-perjanjian (protokol) internasional yang mengatur
hubungan antara negara-negara di dunia, tidak mempunyai sangsi moral yang
berarti. Dalam setiap babak sejarah, perjanjian.protokol tersebut merupakan
ekpresi keseimbangan (equilibrium) kekuatan antara negara-negara, dan
konsekuensi dari pada ketegangan antar negara. Selagi negara-negara masih ada,
kedamaian tak akan tercapai. Hanya ada perdamaian temporer; jikalau sebuah
negara merasa cukup kuat untuk menghancurkan keseimbangan tersebut untuk
keuntungannya, negara itu tidak akan gagal menggunakan kesempatan ini. Sejarah
manusia telah membuktikan pernyataan di atas.
Ini menjelaskan kepada kita mengapa sejak sejarah dimulai, sejak
negara mulai dibentuk, dunia politik menjadi pentas penipuan dan perampokan
-penipuan dan perampokan yang terpuji karena dilakukan atas nama patriotisme,
moralitas transenden. Ini menjelaskan mengapa seluruh sejarah negara kuno dan
moderen, tidaklah lebih dari rentetan tindakan kriminal yang memuakan; mengapa
raja-raja, dan seluruh aparatus negara (menteri, diplomat, birokrat dan
pahlawan) kalau diadili dari sudut pandang moralitas yang sebenarnya, patut
dihukum seberat-beratnya.
Tidak ada satupun dari tindakan-tindakan seperti, teror, kekejaman,
penipuan dan perampokan, yang tak pernah dilakukan oleh aparatus negara (dan
sampai sekarang masih terus dilakukan), dengan alasan tidak lain dari alasan
kenegaraan. Pada saat institusi negara mengeluarkan suara, semua bungkam,:
ahlak, kejujuran, keadilan, hak asasi dan belas kasih, hilang, bersama dengan
logika dan akal sehat; hitam jadi putih dan sebaliknya; kejahatan dan tindakan
kriminal yang ganas dianggap sebagai perbuatan yang terpuji.
